Pemerintah resmi menetapkan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 dengan kapasitas awal 0,5 Gigawatt (GW). Proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni Sumatera dan Kalimantan, menggunakan teknologi Small Modular Reactor (SMR).

“Jadi jangan lagi berspekulasi untuk nuklir, jadi dua ya di Sumatera sama di Kalimantan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Mayoritas Masyarakat Dukung Pembangunan PLTN, Pemerintah Target Operasi pada 2032

Tahap awal proyek PLTN akan dimulai dengan pembangunan dua unit SMR masing-masing berkapasitas 250 Megawatt (MW). Pemerintah menargetkan konstruksi fisik dimulai pada 2027 dan dapat beroperasi secara komersial pada 2032.

“2032 sudah selesai. Jadi mungkin pembangunannya itu kan 4-5 tahun. Jadi mungkin 2027 sudah mulai on kerjanya. Tapi kita mulai dengan small dulu, 250-250 MW,” ujar Bahlil.

Baca Juga: Dihadapan Hashim, Bill Gates Blak-blakan Mau Bangun PLTN, Sinyal Kuat Kerja Sama?

Untuk mendukung percepatan proyek ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) telah menyiapkan regulasi khusus yang akan menjadi dasar hukum pembangunan dan pengoperasian PLTN di Indonesia.

Masuknya PLTN menandai babak baru bauran energi nasional yang tertuang dalam RUPTL PLN 2025–2034. Total kapasitas listrik dalam RUPTL diproyeksikan mencapai 69,5 GW, dengan 76% berasal dari energi bersih. Rinciannya meliputi Energi Surya (7,1 GW), Air (11,7 GW), Panas Bumi (5,2 GW), Bioenergi (0,9 GW), PLTN (0,5 GW), Battery Energy Storage System (6,0 GW), dan PLTA dengan pumped storage (4,3 GW).

Adapun 24% pasokan listrik nasional masih akan ditopang oleh energi fosil dalam periode tersebut.