Gerindra Desak Anies Segera Akhiri...
Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melanjutkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi perekonomian ibu kota telah memasuki masa krisis sehingga diperlukan pelonggaran.
"Kami berharap PSBB segera diakhiri, tapi juga bukan berarti langsung bedol desa gitu ya, tapi dibikin satu sistem di mana protap kesehatan dan lain-lainnya diterapkan, dibikin aturan supaya semuanya berjalan sesuai dengan masa pandemi sekarang," ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rany Maulani, Rabu (3/6/2020).
Dia menilai perpanjangan PSBB tidak menjamin bisa menihilkan Covid-19 di ibu kota. Namun, pengetatan protokol kesehatan di tengah masyarakat diyakini bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 lebih meluas.
Baca Juga: Ketika Anies Baswedan Diserang Hoaks. . .
"Saat ini, tetap terjadi paparan (Covid-19), berarti bisa dibilang PSBB bukan solusi yang tepat, mengingat waktu PSBB sudah cukup panjang, sudah hampir tiga bulan. Kalau saya melihatnya seberapa kuat orang bertahan, urusan perut terutama bertahan tanpa penghasilan," ujarnya.
Anggota komisi E DPRD DKI Jakarta ini menilai perpanjangan PSBB akan membuat masyarakat semakin stres. Meski tidak terkena Covid-19, masyarakat secara umum tidak bisa beraktivitas secara normal untuk menunjang kebutuhannya.
"Tapi stresnya sakit jiwa, bisa juga meningkatkan kriminalitas. Jadi pertimbangannya, kalau bisa keputusan (penghentian PSBB) itu diambil mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama masyarakat di bawah," ucapnya.
相关推荐
- VIDEO: Unik Stasiun Kereta Bawah Tanah Stockholm, Penuh Mural
- Demi Asian Games, Siswa dari 34 Sekolah Akan Belajar di Rumah
- Serupa tapi Tak Sama, Ini Beda Maag dan Asam Lambung
- Tragedi Luka Segede 'Bakpao', Satpam RS Tahu Novanto Pura
- Depok Minta ke Gubernur Jabar Perpanjang PSBB hingga 4 Juni
- Sudah Jadi Lupa, Anies Dituding Pakai Isu Reklamasi untuk Kepentingan Politik
- Sudah Jadi Lupa, Anies Dituding Pakai Isu Reklamasi untuk Kepentingan Politik
- Polisi Kembali Ringkus 4 WNA Sindikat Skimming