JAKARTA,quickq电脑版官网下载 DISWAY.ID- Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) buka suara soal akun Instagram Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mengikuti akun judi online.

Pihak Istana Wapres mengatakan bahwa berdasarkan hasil penelusuran digital, akun @bang_jabrik.game diketahui telah dibuat sejak November 2022 dan sudah sering mengganti username atau nama akun sebanyak 7 kali.

BACA JUGA:Demokrat Enggan Tanggapi Soal Surat Purnawirawan yang Minta Pemakzulan Gibran

BACA JUGA:Forum Purnawirawan Surati DPR-MPR Soal Pemakzulan Gibran, PDIP: Marilah Taat Konstitusi

"Riwayat perubahan nama tersebut mengindikasikan bahwa akun tersebut awalnya bukan merupakan akun yang memuat konten yang tidak sesuai seperti sekarang ini, melainkan akun biasa yang kemudian mengalami perubahan identitas. Dan @gibran_rakabuming mengikuti akun tersebut sebelum terjadi perubahan identitas dan isi kontennya seperti saat ini. Bahkan terpantau beberapa nama tokoh publik juga mengikuti akun tersebut," kata keterangan Wapres, Rabu, 4 Juni 2025.

Lebih lanjut, keterangan wapres ini mengatakan fenomena perubahan identitas akun di media sosial bukanlah hal baru. Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu.

Kini, Gibran sudah tidak lagi mengikuti (unfollow) akun tersebut.

BACA JUGA:Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Gibran ke DPR, Begini Isinya


BACA JUGA:Momen Langka Prabowo-Gibran dan Megawati Dalam Satu Frame, Saat Hadir di Gedung Pancasila

"Sebagai tindak lanjut, akun tersebut kini telah di-unfollow oleh @gibran_rakabuming segera setelah diketahui bahwa akun tersebut memuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku," ungkapnya. 

Bahkan, Gibran juga telah melaporkan akun tersebut ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup.

"Selain itu, akun tersebut juga telah dilaporkan ke Kementerian Komdigi agar dapat segera diblokir atau ditutup, sehingga tidak terus menyebarkan konten yang merugikan masyarakat," tutup keterangan wapres.