Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan usualan pembuatan undang-undang penyadapan sebaiknya dipercepat melalui pembuatan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), sehingga bisa selesai sebelum masa tugas anggota DPR RI berakhir pada 30 September 2019.

Baca Juga: Gugatan Praperadilan Romy: Lawyer Pertanyakan Penyadapan KPK

"Pengaturan soal penyadapan merupakan hal penting. Penyadapan dapat dilakukan untuk dua hal, keamanan negara dan penegakan hukum," kata Fahri Hamzah dalam diskusi "RUU Penyadapan, Pangkas Kewenangan KPK?" di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Fahri Hamzah, penyadapan untuk penegakan hukum, tidak bisa begitu saja dilakukan, tapi harus ada kontrolnya, yakni  izin dari hakim di Pengadilan Negeri (PN).

Kalau DPR RI mengusulkan pembuatan undang-undang tentang penyadapan, Fahri mengkhawatirkan, tidak selesai, karena masa tugas anggota DPR RI periode 2014-2019, hanya sekitar dua bulan lagi. Karena itu, Fahri mengusulkan, agar DPR RI meminta Presiden membuat Perppu tentang penyadapan.

"Gunakan saja peraturan pemerintah yang sudah dibuat pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Perppu. Perppu itu kemudian diusulkan ke DPR, tentunya DPR RI akan segera menyetujuinya," katanya.

Menurut Fahri, kalau DPR RI dan pemerintah melakukan langkah tersebut, dia optimisis, sebelum masa tugas DPR RI berakhir pada 30 September, maka undang-undang tentang penyadapan sudah bisa diundangkan.

"Kalau ada undang-undang, maka aturan penyadapan menjadi lebih baik. Lembaga-lembaga yang selama ini melakukan penyadapan dapat bekerja lebih tertib," katanya.

• ·Cak Imin Bilang Belum Melihat Tanda
• ·Daftar 10 PTN RI Terbaik versi The Asia University Rankings 2024
• ·Kasihan Anies! Yang Banjir Semarang, Dia yang Kena Getahnya: Masa Gak Bisa....
• ·日本动漫最好的大学推荐！
• ·Suspensi Dicabut, Saham Emiten Kemasan PACK Langsung Terbang
• ·STIH Adyaksa Cetak Praktisi Hukum Berbekal Ilmu Kewirausahaan dan Teknologi Digital
• ·Jadwal Debat Cawapres 2024: Tema Debat Hingga Link Streaming
• ·Gibran: Pembangunan Tak Melulu Pakai APBN, Rasio Pajak Perlu Dinaikkan, Apa Impaknya?
• ·Terkuak! Wanita Hamil yang Tewas di Kelapa Gading Ternyata Sudah 3 Tahun Selingkuh dengan Pelaku
• ·产品设计作品集怎么做
• ·FOTO: Menembus 'Hutan Belantara' di JPO Phinisi Sudirman
• ·Daftar Merchandise di BTS Pop
• ·Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPR dari PDIP
• ·Daftar Jajanan Indonesia dengan Lemak Trans Tinggi Menurut WHO
• ·产品设计作品集怎么做
• ·Eksplorasi Taman dan Waktu dalam Tema Met Gala Tahun Ini