Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga untuk membuat komitmen terkait opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena akhir-akhir ini banyak sekali terjadi OTT maka BPK minta kepada Presiden untuk diadakan pertemuan antara seluruh pemangku kepentingan. Tentunya untuk tingkat pusat antara kementerian/lembaga dengan BPK berkaitan dengan komitmen dari kementerian/lembaga untuk menjalankan apa yang menjadi saran, temuan dan juga sekaligus yang diarahkan BPK," kata Pramono di lingkungan istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Setelah kementerian dan lembaga, selanjutnya juga pemerintah tingkat provinsi hingga kabupaten akan dikumpulkan.

"Kemudian nanti pada tingkat kabupaten dan provinsi juga akan diadakan. Tetapi dalam waktu dekat, Presiden akan mengumpulkan menteri, kementerian, lembaga, untuk bersama BPK membuat komitmen tentang hal itu," ungkap Pramono.

Meski saat ini kementerian dan lembaga pemerintah yang mendapat opini WTP untuk tahun anggaran 2016 ada 84 persen.

"Tentunya hal yang terjadi belakangan juga cukup menjadi perhatian pemerintah ketika banyaknya OTT dan sebagainya. Itu untuk bs 84 persen WTP adalah capaian yang luar biasa," tambah Pramono. (ant)